Keduanya adalah mantan Brigjen Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Prasetijo Utomo, dan mantan Kepala Bagian Hubinter, Napoleon Bonaparte. Berita hari ini
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Reserse Kriminal Polri mengusut pengaduan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) dalam kasus pencabutan pemberitahuan tersebut. merah, Djoko Tjandra. Penyelidikan ini penting karena red notice imigrasi buronan Djoko Tjandra sudah dibatalkan.
Read More: Terjadi Penembakan di Kelapa Gading, Yang Terdengar 3 Kali Ledakan
“Polisi juga perlu memverifikasi apakah ada oknum atau pejabat senior imigrasi yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Ini karena diketahui data Siaga Merah Imigrasi Djoko Tjandra telah dihapus,” kata penyidik. ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (16/8). Berita politik
Kurnia kemudian bersaksi apakah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jhonny Ginting, adalah seorang jaksa sebelum menjabat posisi itu. Oleh karena itu, Jhonny kecil kemungkinan tidak mengetahui bahwa Djoko Tjandra adalah buron hebat dari Kejaksaan Agung. Berita Terkini
“Tentunya yang dimaksud harus mengetahui bahwa Djoko Tjandra adalah buronan kejaksaan yang tidak tertangkap,” kata Kurnia.
Namun, ICW mengapresiasi langkah Polri yang pada akhirnya mengangkat status penyidikan kasus korupsi dalam kasus kaburnya Djoko Tjandra. Mabes Polri telah menunjuk mantan Korwas Karo PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Jenderal Prasetijo Utomo dan mantan Kepala Divisi Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte sebagai tersangka atas langkah palsu dan pencabutan red notice Djoko Tjandra. Vitamin dan Suplemen
“ICW mengapresiasi langkah Polri yang pada akhirnya mengangkat status penyidikan korupsi dalam kasus kaburnya Djoko Tjandra,” kata Kurnia.
