Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan kebijakan untuk membantu pekerja lepas, terutama sektor transportasi massal yang terkena dampak pelepasan sosial di tengah-tengah dari wabah coronavirus (Covid-19). Gaya hidup sehat
Menurutnya, pendapatan saat ini dari pengemudi taksi, sopir truk dan pengemudi angkutan online atau angkutan umum sangat rendah karena masyarakat yang menerapkan jarak sosial.
“Supir taksi, supir taksi, supir bus, supir truk, dan supir angkutan dengan status karyawan harian lepas tanpa majikan tetap harus menerima subsidi makanan,” kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (22/3) 2020).
Legislator Partai Golkar menambahkan bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan langsung sebesar Rp 125.000 per minggu atau Rp 500.000 per bulan kepada pekerja harian lepas yang terkena dampak detasemen sosial. “Ini kasur untuk subsidi makanan,” tambah politisi Golkar.
Selain itu, Misbakhun juga mendorong Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan kebijakan khusus untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang harus melunasi pinjaman hipotek (KPR). Misbakhun mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah negara-negara lain telah berusaha membantu orang yang menghadapi masalah ekonomi akibat coronavirus.
Mantan pejabat pemerintah di Direktorat Jenderal Pajak juga mendorong pemerintah Presiden Jokowi untuk membantu MBR, yang memiliki kewajiban pinjaman hipotek melalui Dana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah dapat membantu dengan menyelamatkan orang-orang berpenghasilan rendah dengan cicilan hipotek. Perwakilan orang-orang Pasuruan menawarkan dua opsi untuk penebusan.
Pertama, bayar sebagian pembayaran hipotek hingga tiga bulan. Opsi kedua adalah untuk sepenuhnya menutupi pembayaran hipotek selama satu bulan.
“Misalnya, KPR karena iuran untuk orang-orang berpenghasilan rendah dengan nilai perumahan kurang dari R $ 400 juta, selama tiga bulan 40% dibayar oleh negara, atau untuk satu bulan 100% dibayar oleh negara,” katanya. .
Misbakhun percaya bahwa politik akan membuat orang memiliki kasur sosial. Harapannya adalah konsumsi publik juga akan terus tumbuh.
“Oleh karena itu, roda ekonomi pada level terendah terus bergerak,” pungkas mantan wakil ketua Komite Khusus untuk Hukum Ekonomi Perumahan Publik (Tepera).
Sebelumnya, Misbakhun telah menyarankan agar Presiden Jokowi memberlakukan kebijakan penyangga ekonomi bagi penduduk yang bekerja sebagai petani, petani, dan nelayan. Usulannya juga mempertimbangkan tunjangan makan sebesar Rp 125.000 per minggu atau Rp 500.000 per bulan.
Misbakhun juga mengusulkan agar Jokowi merelokasi 70 hingga 80% Dana Desa dan Dana Desa untuk membiayai bank makanan di desa dan kelurahan. Dengan dana ini, makanan desa yang belum dibeli dibeli untuk menjadi bank makanan yang juga digunakan oleh desa ketika karantina sosial tidak selesai.
Misbakhun mengatakan ini sekaligus solusi bagi pedagang makanan rumahan yang penjualannya terganggu oleh Covid-19. Dana Desa atau Dana Kelurahan yang direlokasi digunakan untuk membeli produk makanan dari pedagang kecil untuk menjadi bank makanan.
