Pemerintah Prancis berencana memberlakukan kebijakan tegas kepada warganya terkait vaksin COVID-19. Orang yang tidak menerima vaksin akan dilarang menggunakan transportasi umum.
Jelas RUU ini telah menuai protes dan kemarahan dari pihak oposisi. Menurut undang-undang tersebut, tes COVID-19 negatif negatif atau tes “perawatan pencegahan, termasuk vaksinasi” mungkin diperlukan bagi orang-orang untuk memiliki “akses ke transportasi atau lokasi tertentu, serta kegiatan tertentu.” Berita politik
Dari survei yang dilakukan, 55 persen orang Prancis menyatakan tidak akan divaksinasi. Bahwa angka ini termasuk salah satu yang tertinggi di Eropa. Sementara itu, pemerintah yang sama akan meluncurkan kampanye vaksin pada Minggu. Berita hari ini
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron sendiri tidak akan memaksa warganya untuk divaksinasi, meski dia sangat merekomendasikannya. Namun, Marine Le Pen, pimpinan partai sayap kanan RN, melihat kebijakan ini sebagai tindakan totaliter.
“Secara tidak langsung, RUU ini tidak ditujukan untuk vaksinasi wajib,” ujarnya seperti dikutip AFP, Rabu (23/12). “Tapi itu akan mencegah siapa pun yang tidak patuh untuk memiliki kehidupan sosial.” Berita Terkini
Hal senada disampaikan juru bicara partai, RN Sebastien Chenu. Dia mengatakan pemerintah Macron sedang merencanakan “kediktatoran kesehatan”.
RUU tersebut dipandang sebagai cara untuk mengancam kebebasan publik. Namun, deputi sayap kiri Alexis Corbiere mengatakan bahwa “setidaknya kita bisa berdiskusi bersama jika idenya adalah untuk membatasi kebebasan publik kita”. Vitamin dan Suplemen
Seperti diketahui, pada Senin lalu Uni Eropa sendiri memberikan masa lalu hijau pada vaksin virus corona Pfizer-BioNTech. Langkah ini membuka jalan bagi vaksin pertama untuk dimulai di 27 negara tepat setelah Natal.
