November 30, 2020

Kasus Rasisme di Amerika Tak Sama dengan Papua, Inilah Tanggapan Wakil Gubernur Papua

Wakil gubernur Papua, Klemen Tinal, mengatakan bahwa rasisme di Papua pada umumnya dan di Amerika Serikat berbeda.

Dia meminta semua pihak untuk berpikir positif dan terus memprioritaskan kesetaraan hukum. Berita hari ini

Mengenai petisi Forum 150 Papua, Klemen mengatakan itu sah. Selanjutnya, Indonesia adalah negara demokrasi.

“Sebagai seorang pemimpin, TNI-Polri atau pemerintah sekarang harus mendisiplinkan anak-anak dengan lebih baik. Intinya adalah bahwa tidak ada hubungan antara rasisme di Papua dan Amerika Serikat,” kata Klemen, selama pertemuan di markas polisi di Papua untuk membahas kamtibma. Papua, Selasa (6/6). Berita Terkini

Pemerintah provinsi Papua bahkan berharap tidak akan ada gerakan massa di Papua terkait dengan petisi untuk pembebasan 7 orang yang dituduh melakukan pengkhianatan yang diadili di Kalimantan Timur,

Read More: Agensi Bantah Soal Park Bom Lakukan Operasi Plastik, Mari Simak

“Jika ada hal yang melibatkan banyak orang, kami sarankan agar mahkota tidak dibuat di zona merah. Jika ada keinginan, ada pemerintah yang selalu siap menghargai segala hal yang akan ditransmisikan,” jelas Klemen Tinal.

Sementara itu, inspektur jenderal polisi Papua, Paulus Waterpauw, membenarkan bahwa 7 orang yang dituduh melakukan pengkhianatan di Papua, yang saat ini ditahan di Kalimantan Timur, bukanlah korban dari tahanan politik. Berita politik

Kapolda mengungkapkan bahwa 7 orang itu adalah provokator dalam kerusuhan di berbagai daerah / kota di Papua yang terjadi pada Agustus 2019.

“Tujuh penulis kasus pengkhianatan adalah aktor utama dan menekan siswa untuk bertindak di kabupaten / kota Papua,” kata kepala polisi Papua.

Sejauh ini, permohonan pembebasan 7 orang yang dituduh melakukan pengkhianatan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo masih menunggu keputusan di Papua. Vitamin dan Suplemen

Salah satu alasannya adalah tuduhan rasisme di 7 tahanan di Kalimantan. Dia juga menjelaskan bahwa kecurigaan awal yang ditransfer ke Kalimantan telah dilaporkan kepada gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Pemindahan tahanan hanya untuk menghilangkan serangan kriminal, tindakan kekerasan seperti kejadian sebelumnya. Inilah yang membuat kita bertindak cepat,” jelasnya.

Masalahnya sekarang adalah, jika petisi dipertimbangkan, 7 terdakwa adalah korban politik, di mana pelaku yang mengatakan kata monyet hanya diperlukan 10 bulan, sementara 7 tahanan dikenakan biaya lebih lama.

“Jadi tujuh tersangka pengkhianatan ini bukan tahanan politik, tetapi mereka mengubah massa menjadi pemberontakan dan penjahat lainnya,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *