Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengizinkan penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang sama antara program pemerintah dan vaksinasi Gotong Royong.
Hal inilah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan n. 18 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Mei 2021 yang menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 dengan serangkaian perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Berita politik
Dalam PMK baru, Kementerian Kesehatan mengizinkan penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang sama antara program pemerintah dan vaksinasi Gotong Royong.
Read More: As of June 3, 2021, Transjakarta Bus Operations Return to Normal 5 AM-10 PM
Syaratnya, jenis vaksin Covid-19 untuk vaksinasi pemerintah diperoleh dari hibah, donasi atau hadiah dari masyarakat dan negara lain. Berita hari ini
“Vaksin itu juga tidak bisa dipasarkan dan harus mendapat tanda khusus yang bisa dikenali dengan mata telanjang,” seperti dikutip dalam siaran pers, Minggu (13/6/2021).
Selain itu, juga mengatur penanganan Kejadian Tidak Diharapkan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang memerlukan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan sesuai indikasi medis dan protokol pengobatan. Berita Terkini
Bagi peserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN), biayanya akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan (fasyankes).
Peserta non aktif dan peserta non JKN akan dibiayai melalui mekanisme pendanaan lain dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III Jaminan Kesehatan Nasional atau lebih tinggi dari kelas III atas inisiatif sendiri dengan selisih biaya yang ditanggung oleh pihak yang berkepentingan.
Pembaharuan ketentuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka memperoleh kekebalan kelompok dengan tetap memperhatikan kebutuhan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Vitamin dan Suplemen
