November 30, 2020

Orang Kaya Indonesia Mengatur Untuk Batalkan PSBB

Budi Hartono, pemilik Grup Djarum, yang juga orang terkaya di Indonesia, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat tersebut memuat tanggapannya atas rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB).

Surat tersebut diposting di postingan Instagram Peter F Gontha, mantan duta besar Polandia. Peter menyebutkan, Budi Hartanto telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi bulan ini.

“Surat dari Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia pada September 2020,” tulis @petergontha disertai lampiran surat dari Budi Hartono, Sabtu 12 September 2020. lampiran Peter huruf ke 6 slide.

Postingan Peter Gontha menjadi viral. Hingga berita ini ditulis, penerbitan surat Budi Hartono tersebut mendapat apresiasi dari 2.765 netizen dan mendapat 157 komentar. Berita hari ini

Dalam surat tersebut, Budi Hartono mengatakan ingin memberikan informasi terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pekan depan, 14 September 2020.

Sebelumnya, Anies mengatakan PSBB diperkuat karena meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai kapasitas maksimal dalam jangka pendek.

Budi Hartono menilai keputusan memberlakukan PSBB tidak tepat. Hal tersebut, kata dia, tidak efektif dalam menekan laju pertumbuhan infeksi di Jakarta. Terbukti, grafik terlampir sebuah negara yang berhasil menurunkan tingkat infeksi melalui circuit breaker.

“Di Jakarta, meski Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB, angka pertumbuhan penularannya terus meningkat. (Bukti terlampir – Grafik B-DKI Jakarta),” bunyi surat dari Budi Hartono. Berita Terkini

Sedangkan untuk kapasitas RSUD DKI Jakarta masih akan mencapai kapasitas maksimalnya dengan atau tanpa penerapan PSBB, menurut Budi Hartono, karena pemerintah daerah atau pusat harus terus menyiapkan daerah isolasi tersendiri untuk mengatasi peningkatan kasus. .

Dia kemudian menyarankan agar pemerintah Indonesia meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. Rumah sakit tersebut dibangun dengan wadah isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang memerlukan perhatian medis.

Read More : DPR: “Terlambat” Untuk Jokowi Yang Mengatakan Pentingnya Jaga Kesehatan

“Fasilitas seperti ini bisa dibangun dan dibangun dalam waktu singkat (kurang dari 2 minggu foto 1 -karena menggunakan container yang hanya dipasang AC dan tangga),” kata Budi yang juga pemilik Banco BCA.

Budi Hartono juga mengambil sampel data yang ditampilkan oleh Our world in Data, salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global Covid Reasearch. Data menunjukkan, Indonesia bersama Korea Selatan, Tiwan, dan Lithuania merupakan negara yang berhasil menurunkan virus Corona. Berita politik

Namun demikian, masih terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan di DKI Jakarta pada khususnya. Budi Hartono menyampaikan setidaknya ada empat langkah perbaikan, yaitu:

  1. Menegakkan aturan dan memberikan sanksi bagi bagian masyarakat kita yang tidak disiplin dalam kondisi normal baru. Kewajiban untuk menjatuhkan sanksi atau sanksi tersebut menjadi tugas daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. “Jadi jangan begitu, karena semakin banyaknya kasus yang terinfeksi Covid-19, maka gubernur mengambil jalan pintas yang tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya,” kata Budi. Vitamin dan Suplemen
  2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (misalnya kontainer ber-AC di lahan kosong) agar tidak melebihi kapasitas maksimal ICU Jakarta.
  3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal pengujian, isolasi, deteksi dan pengobatan. Hingga saat ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan pelacakan kontak.
  4. Perekonomian tetap perlu ditopang kegiatan masyarakat untuk menjadi motor penggerak perekonomian yang dapat terus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat hingga berakhirnya pandemi. Penerapan PSBB yang tidak efektif berpotensi bertentangan dengan keinginan masyarakat untuk hidup normal baru, hidup dengan larangan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dll.

“Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta kelaparan dibandingkan ancaman penularan Covid-19,” kata Budi Hartono.

Hal tersebut, kata Budi, dibuktikan dalam hasil penelitian berbagai lembaga penelitian, seperti lembaga penelitian Vox Populi, CPCS, dan Indobarometer. “Di mana rata-rata masyarakat di atas 80 persen, kami tidak ingin PSBB kembali.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *