June 2, 2020

“Tak Mau Ada Kepanikan Baru”, inilah alasan pemerintah tidak mau merincikan kasus corona

Kepala pakar presiden Dany Amrul Ichdan menanggapi kesan bahwa pemerintah tampaknya kurang transparan dalam menyampaikan informasi tentang Covid-19. Dia mengakui bahwa informasi yang diberikan khusus untuk pasien tidak rinci. gaya hidup sehat

“Masalah kami adalah dalam komunikasi publik bahwa kami tidak dapat setransparan negara lain,” katanya dalam sebuah diskusi dengan topik “Komunikasi kepemimpinan dan manajemen krisis coronavirus” di UI Salemba, Jakarta, pada hari Rabu 11/3).

Dia mengatakan alasan mengapa pemerintah tidak memberikan informasi terperinci, karena tidak ingin menimbulkan kepanikan di masyarakat. Pemerintah belajar dari kasus 1 dan kasus 2 yang profilnya diketahui publik.

“Karena begitu kita tahu posisi di Depok, perilaku orang adalah, ‘Wah, kompleks ini.’

Berbagai hal, jelasnya, telah terjadi di luar negeri. Ketika mereka menerima informasi, orang cenderung lebih dewasa dengan bereaksi. “Kami belum dewasa. Kami melihat bahwa itu cenderung ‘apa yang salah.’ Ada kepanikan baru. Kepanikan baru itu tidak ingin diringankan,” katanya.

“Melihat kasus Depok kemarin, pemerintah sedang memikirkan bagaimana itu bisa berfungsi sesuai dengan protokol dan peraturan, tanpa menimbulkan efek domino negatif,” tambahnya.

Pemerintah tidak mau, informasi yang diberikan akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. “Jadi yang harus dipikirkan adalah bahwa itu tidak menyebabkan efek multiplayer negatif. Jika positif, tidak apa-apa. Setelah efek multiplayer negatif, itu tidak baik,” jelasnya.

Dia juga mengundang publik untuk fokus pada hasil akhir yang ingin dicapai dalam mengelola Covid-19. Dia memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan standar manajemen protokol yang diterima secara internasional.

“Kami akan fokus hanya pada hasil. Tidak ada wabah, orang sehat mengkonfirmasi bahwa Corona, berapa pun jumlahnya, dapat sembuh. Hasilnya seperti ini. Karena kami tidak fokus pada hasil, kecuali ada pelanggaran Kode Etik. etika atau komunikasi publik sejati tidak transparan dilakukan oleh pemerintah, “katanya.

“Jika ini berlanjut di jalur yang benar, hanya ada beberapa kasus yang ditangani, identitas pasien, pengelompokan tercakup. Ya, kami melihat kepentingan yang lebih besar. Karena bangsa ini memiliki masalah multidimensi dan multisektoral yang harus kami selesaikan pada saat yang sama” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *