Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintah sudah berlebihan dalam menangani munculnya berbagai mural yang mengkritik warga.
Staf divisi aliran kontras Tioria Pretty mengatakan, tindakan pemerintah melalui pejabatnya yang mencopot dan mencari muralis tersebut tidak menyentuh substansi permasalahan yang diungkapkan mural tersebut. Berita politik
“Apalagi pembuat mural menjadi sasaran objek kriminal seperti menghina presiden atau bahkan makar,” kata Pretty kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2021).
Upaya yang cukup berkelanjutan untuk menghilangkan mural tampaknya menggambarkan bahwa publik dilarang untuk mengkritik kinerja pemerintah. Berita hari ini
“Dengan mencopot mural itu, tidak ada gunanya membahas kritik terhadap kinerja pemerintah (seolah-olah),” katanya.
Menurut Pretty, mural menjadi media pilihan masyarakat untuk menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah yang mandek atau gagal.
Selama ini masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan aspirasinya dalam berbagai isu.
Terjadi demonstrasi damai yang kemudian dibarengi dengan kekerasan oleh aparat keamanan. Ada juga yang menyampaikan kritik melalui media sosial, kemudian dikriminalisasi. Berita Terkini
“Demonstrasi damai telah ditangkap, telah disiarkan melalui jejaring sosial yang telah dikriminalisasi, telah meminta publik untuk ditolak, setelah bagaimana publik menyatakan pandangannya. Jadi, sebagai reaksi, orang-orang beralih ke mural, “kata Pretty.
Pretty mengatakan tindakan ini merupakan salah satu hal yang mengancam demokrasi.
“Kalau nonton keseluruhan, bagaimana bisa melarang semua opini masyarakat? Ini mengganggu demokrasi,” katanya.
Read More: KPK is Satisfied with 12 Years in Prison for Juliari Batubara
Sementara itu, polisi sedang mencari muralis mirip Presiden Joko Widodo di Bandung.
Demikian dilaporkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung, Wakapolres Rudi Trihandoyo.
Rudi mengatakan jika mereka menemukan pembuat mural, kelompoknya hanya akan menanyakan apa tujuan dari mural itu.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berencana menutup mural bertuliskan “Satu-satunya yang bisa dipercaya di televisi adalah Adzan” dan kalimat bertuliskan “Kami lapar akan Tuhan”.
Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi menegaskan, tindakan tersebut bukan berarti pemerintah anti kritis. Vitamin dan Suplemen
Namun, pencopotan itu, lanjut Irwandi, dilakukan agar tidak memicu gelombang penciptaan mural di tembok Jakarta lainnya.
